Kasus hukum perjanjian

Some features of this site may not work without it.

Kasus hukum perjanjian

Pada dasarnya kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis. Fungsi kontrak, terutama dalam dunia bisnis, adalah untuk melindungi kepentingan para pihak dalam rangka mengatur hak dan kewajiban, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Lazimnya dalam dunia bisnis, perjanjian dibuat secara tertulis, yakni dengan pembuatan kontrak. Sebelum memasuki kontrak, para pihak biasanya memasuki tahap pra-kontak, yakni tahap dimana para pihak mempunyai suatu kesepahaman awal untuk memasuki suatu kontrak.

Hal tersebut dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh harapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh pihak yang lain. Apakah tindakan salah satu pihak guna pemenuhan prestasi terhadap janji-janji pra-kontrak tersebut dapat dimintakan ganti kerugian, karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai fees, royalties atau jangka waktu lisensi?

Why Iron Ladies of Liberia Is Not Mean Liberation – Gultom Law Consultants

Dari gambaran singkat tersebut di atas, timbul permasalahan hukum sebagai berikut: Kasus hukum perjanjian janji-janji pra-kontrak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana kontrak itu sendiri? Apababila sebelum terjadi kesepakatan final, salah satu pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum terkait dengan obyek perundingan, namun pada akhirnya perundingan tersebut mengalami jalan buntu, apakah pihak tersebut dapat menuntut ganti kerugian atas segala biaya yang telah dikeluarkannya kepada pihak yang lain?

Apabila dapat dimintakan ganti kerugian apakah dasar gugatannya untuk dapat menuntut ganti kerugian tersebut? Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibahas mengenai permasalahan tersebut sebagai berikut: Pasal KUHPer terdapat ketidakjelasan definisi karena setiap perbuatan dapat dikatakan sebagai perjanjian dan tidak jelas mengenai asas konsensualisme dalam definisi tersebut.

Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian itu sendiri akan tetapi lebih bersifat sempit karena pengertian kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Untuk syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak dalam Pasal KUHPer, yang berbunyi sebagai berikut: Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian.

Pasal KUHPer sering disebut juga dengan asas pacta sunt servanda, yakni janji itu mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas konsualisme ini menimbulkan kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan yang kemudian membangkitkan rasa kepercayaan bahwa perjanjian itu terpenuhi.

Menurut Egens, asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral, dimana moral manusia yang terhormat akan memelihara janjinya. Janji-janji Pra-kontrak Pada dasarnya ada 3 tiga tahap dalam membuat kontak, yakni sebagai berikut: Proses ini sering disebut sebagai tahap pra-kontrak.

Dalam praktek, tahapan pra-kontrak sering dituangkan dalam bentuk MoU atau LoI, yang dibuat sebagai perwujudan dari kesepahaman, itikad atau niat para pihak sebelum memasuki tahap kontraktual.

Kasus hukum perjanjian

MoU adalah kesepahaman akan suatu hal tertentu antara para pihak untuk kemudian dinegosiasikan lagi melalui proses perundingan sampai terjadi kesepakatan mengenai hal-hal yang spesifik dalam mengatur bagaimana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya, dimana hal tersebut akan dituangkan dalam kontrak.

Dalam proses pembuatan kontrak lisensi, pada saat pra-kontrak yang dituangkan dalam MoU hanya diatur kesepahaman akan adanya itikad baik para pihak untuk nantinya dapat ditindaklanjuti dengan sebuah kontrak lisensi.

Akan tetapi apabila ternyata pada waktu perundingan mengalami jalan buntu dan tidak terjadi kesepakatan mengenai fees tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka akan dibahas dalam 2 dua prespektif hukum yang berbeda mengenai janji-janji kontrak, yakni sebagai berikut: Menurut teori hukum modern, atas contoh pada proses pembuatan kontrak lisensi di atas, pada teori kontrak hukum modern cenderung untuk menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan pada keadilan.

Di negara-negara maju yang menganut civil law sistem, seperti Perancis, Belanda, Jerman, pengadilan memberlakukan asas itikad baik bukan hanya dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak tetapi juga dalam tahap perundingan the duty of good faith in negotiationsehingga janji-janji pra-kontrak mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.

Contoh kasus yang terjadi di Belanda, pengadilan telah mengakui adanya itikad baik pada saat pra-kontrak, hal ini tercermin dalam Arress Hoge Raad tanggal 18 JuniNJ Pada akhir tahun Plas memasukkan penawaran untuk melakukan pemborongan di kotamadya Valrug dan dalam suatu rapat walikota mengatakan bahwa penawaran Plas dapat diterima oleh kotamadya Valbrug dan dalam suatu rapat, namun harus diputuskan melalui rapat Dewan Kotamadya.

Akan tetapi dalam rapat Dewan Kotamdya, ternyata yang diterima adalah penawaran dari pemborongan yang lain. Gugatan Plas dimenangkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, ganti kerugian yang diberikan hanya biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Plas atas dasar bahwa itikad baik sudah ada pada tahap pra-kontrak.

Karena belum ada kontrak, maka Plas tidak dapat menuntut kehilangan keuntungan yang diharapkan. Akan tetapi, Hoge Raad berpendirian bahwa suatu perundingan yang sudah mencapai tingkat yang hampir final, maka dapat juga diajukan gugatan atas kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Sebaliknya dari teori hukum kontrak modern, teori hukum kontrak klasik lebih mementingkan syarat-syarat formal dari pada keadilan. Hukum Indonesia tidak mengakui adanya itikad baik dalam proses negosiasi, berdasarkan Pasal ayat 1 KUHPer, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Akan tetapi Pasal ayat 3 KUHPer menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Contoh yurisprudensi yang ada di Indonesia adalah dalam kasus N. V Aniem, suatu perusahaan yang menyediakan aliran listrik untuk gedung bioskop milik Said Wachidin, meskipun Said Wachidin sudah membayar biaya pemasangan instalasi listrik.

Aniem dan Said Wachidin belum memenuhi syarat hal tertentu, karena mereka belum sepakat berapa kilowat listrik yang harus disalurkan oleh N. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, yang menyatakan bahwa N.

V Aniem tidak wajib menyalurkan listrik kepada gedung boiskop milik Said Wachidin, merupakan hal yang masuk akal, akan tetapi yang menjadi permasalahan kemudian dapatkah Said Wachidin menuntut ganti kerugian atas biaya pemasangan instalasi listrik yang telah dikeluarkannya atau meminta ganti atas kehilangan keuntungan yang diharapkan expectation loss?.

Menurut Said Wachidin dia telah menderita kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan sejak tanggal 21 Februaripada saat mana tergugat seharusnya memasok listrik kepada penggugat sampai tanggal 16 Mei dimana penggugat harus mengusahakan sendiri aliran listrik untuk gedung bioskopnya.

Akan tetapi gugatan wanprestasi Said Wachidin tersebut sendiri telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi, disamping itu pengadilan juga tidak mengabulkan kerugian nyata yakni terhadap pembayaran instalasi listrik yang telah dikeluarkan oleh Said Wachidin.

Berdasarkan contoh kasus di atas, N. V Aniem dan Said Wachidin memang tidak dapat dikabulkan, mengingat belum terjadi huhungan kontraktual antara mereka, sehingga gugatan atas kehilangan keuntungan yang diharapkan memang tidak dapat dikabulkan, tetapi ganti rugi atas kerugian nyata masih mungkin untuk dipertimbangkan, akan tetapi berdasarkan gugatan melawan hukum, bukan wanprestasi.Mata kuliah Perjanjian Dagang Internasional hanya ditawarkan sekali dalam setahun, di semester Genap.

Materi perkuliahan dapat di unduh disini: An Introduction to International Commercial Contracts/Agreements Drafting an International Business Contract The Process of Drafting an International Commercial Contract Basic Principles in International Business Contracts Basic Anatomy .

Jl. Brigjen Katamso 24 (Panti Marhaen) Semarang Telp. - [email protected] LBH PERJUANGAN heartoftexashop.com PERJANJIAN GARIS BATAS LAUT DENGAN NEGARA2 TETANGGA Contoh kasus Timor Gap (Indonesia-Australia) Natuna (Indonesia-Vietnam) Ambalat (Indonesia-Malaysia) 5 Timor Gap Rejim Hukum Landas Kontinen Ambalat Lokasi Landas Kontinen Ambalat Adalah Di Luar 12 Mil Laut.

Di Luar KEDAULATAN Indonesia. Paper Kel 4- Kasus Hukum Kepailitan TPI.

Dalam versi-versi Alkitab:

Pengertian Kepailitan Dan Dasar Hukum. Makalah Hukum Pailit - Karyawan Sebagai Pemohon Dalam Mempailitkan Perusahaan. yang timbul karena perjanjian atau undangundang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta.

Kasus hukum perjanjian

PPU yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Obligasi konversi dapat dikonversi menjadi penyertaan saham (equity hasil usaha PPU..

Namun dalam kasus ini Berdasarkan perjanjian modal ventura yang dibuat dan disepakati oleh kedua pihak tersebut.

Documents Similar To Perjanjian Modal Ventura. Contoh Perjanjian Leasing. Uploaded by. Dalam kasus hak cipta ini, istilah "mematenkan" tidak tepat, sebab "paten" hanya layak diterapkan bagi hak kekayaan industri, yaitu hak paten, bukan untuk hak heartoftexashop.com hakiki Hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut gagasan pemikiran, ide, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta/ hak.

Peeekaaboooo.. ^-^v